Arsip Tag: Korupsi

Komisi III: KPK Bukan Kumpulan Para Malaikat

Pernyataan-pernyataan sinis terhadap KPK bergulir di rapat kerja DPR bersama Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK. KPK berkali-kali disebut sebagai institusi bukan malaikat, termasuk oleh Ketua Komisi III Benny Kabur Harman.

“Jelaslah KPK bukan sarang malaikat, ada juga penyamunnya,” ujar Benny dalam sidang di ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2009).

Sebelumnya, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Edi Ramli Sitanggang juga menyatakan hal serupa. Edi menyatakan ini semua berawal dari perbuatan oknum KPK bernama Antasari Azhar yang pada akhirnya meninggalkan bom waktu.

“Makanya saya bilang KPK bukan malaikat. Secara institusi, tidak ada makelar kasus (markus) di sana. 100 Biri-biri bisa dijaga, tapi manusia tidak bisa,” katanya.

Anggota Komisi III juga menyerukan agar para penegak hukum di tiga institusi dapat berkoordinasi dan mengenyampikan ego. “Jadi
kalau tujuan untuk persoalan bangsa, nggak perlu ego ditunjukkan,” kata Edi.

Source : detik.com

Iklan

TPF 8 Mau Bubar ?

adnanTim 8 merasa dilecehkan karena nasihatnya agar Kapolri tak membebaskan Anggodo Widjojo tak dituruti. Tim 8 berpikir untuk mengundurkan diri.

“Iya tentu saja. Karena kita ini kerja percuma. Iya kan? Kita bisa lihat kalau ini kerja percuma. Kalau ini saja tidak bisa dilaksanakan, apalagi yang lebih besar. Itu yang kita rekomendasikan,” ujar Ketua Tim 8 Adnan Buyung Nasution ketika ditanya apakah merasa dilecehkan dengan pembebasan Anggodo ini.

Hal itu dikatakan Adnan Buyung usai acara pertemuan Tim 8 dengan pimpinan media massa di Hotel Nikko, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2009).

Apakan Tim 8 akan mundur?

“Ya itu kita pikirkan tentunya. Kalau nasihat kita tidak didengar, buat apa kita terus kerja. Kan percuma aja dong, ya nggak? Kita pertimbangkan, saya kecewa berat kalau dilepas,” tukas Buyung dengan nada tinggi.

Berarti kerja Tim 8 tidak didengarkan oleh jajaran pemerintahan SBY, beserta jajarannya, termasuk Kapolri dan Menkopolhukam?

“Berarti nasihat kita, pertimbangan kita tidak didengar sama sekali oleh Kapolri dan Menko Polhukam. Dan berarti sudah sampai ke tangan Presiden kan? Buat apa kita kerja terus? Itu akan jadi pertimbangan kita. Saya nggak mengatakan kita akan keluar segera, paling tidak kita katakan kita pertimbangkan,” cetus Abang, panggilan akrab Adnan Buyung.

Source : detik.com

Kepolisian udah benar-benar buta. Jangan-jangan Institusi Kepolisian memang terlibat didalam rekayasa itu. Tidak hanya Truno 3. 😦 Separah itukah lembaga hukum di negeri ini.

Penahanan Pahlawan Anti Korupsi Akhirnya di Tangguhkan

bibit-chandraPenangguhan penahanan atas Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto disambut positif Tim Pencari Fakta (TPF). Memang seharusnya yang ditahan adalah yang membuat skenario, Anggodo Widjaja.

“Ya ini memang langkah yang harus dilakukan. Saya kira yang harus ditahan Anggodo,” kata anggota TPF, Todung Mulya Lubis melalui telepon, Selasa (3/11/2009).

Todung menjelaskan, langkah polisi ini patut diapresiasi. “Penahanan menimbulkan pertanyaan publik. Kok ada penahanan? Apalagi setelah mendengar semua rekaman di Mahkamah Konstutusi (MK),” terangnya.

TPF merespon positif penangguhan penahanan ini. “Ini demi kepentingan publik,” tutupnya.

Source : detik.com

Kita berharap penuh instansi Kepolisian masih bisa berfikir “jernih” πŸ˜€ dan menjaga keprofesionalannya

Dukungan Chandra-Bibit Terus Bertambah

chandra-bibitDesakan agar Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji diganti mulai mengemuka sejak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ditahan. Presiden SBY diminta turun tangan mencopot mereka.

Tuntutan itu dilontarkan Dewan Lintas Agama di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2009).

Beberapa elemen yang bergabung yakni Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katholik, Jaringan Muda NU dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

“Kita meminta kepada Presiden SBY untuk melakukan penggantian Kapolri dan Jaksa Agung agar dapat dilakukan penyelesaian secara proporsional dalam perseteruan kepentingan antara Polri, KPK dan Kejagung,” kata Ketua Pemuda Muhammadiyah M Izzul Muslimin.

Pergantian ini dilakukan untuk menghindarkan conflict of interest terhadap pihak-pihak terkait.

“Kita minta kepada SBY karena dia memegang mandat tertinggi kekuasaan eksekutif. Jadi ini bukan campur tangan tetapi ini turun tangan untuk menyelesaikan masalah,” ujar dia.

Izzul juga menilai tidak ada dialog dalam proses penahanan Bibit dan Chandra dan kapolri terkesan memaksakan kehendak.

Source : detik.com

Sumber Dana Golkar

partai-golkarDarimana Golkar memperoleh dana untuk mengurus organisasi sebesar Golkar? mungkin itu akan menjadi pertanyaan di benak anda. Seperti yang di katakan Yuddy Chrisnandi, salah satu kandidat Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua Bidang Organisasi, Kader dan Keanggotaan (OKK) DPP Golkar, β€œKami tahu berapa besar kebutuhan Partai Golkar tiap bulannya, kurang lebih Rp 2,5-3 miliar untuk menggerakkan roda organisasi se-Indonesia,” demikian di kutip dari detik.com. Namun kata beliau, dana sebesar itu sama sekali tidak masalah bagi Golkar β€œItu semua selama ini tidak masalah diatasi dengan kontribusi kader-kader partai Golkar di tingkat pusat. Dan kami sudah hitung itu. Jadi untuk partai yang besar dengan posisi sebagai aset politik nasional, ukuran seperti itu tidaklah sulit bagi siapa pun yang memimpin Partai Golkar,”

Mengenai sumberdana Golkar Jusuf Kalla, sebagai Ketua Umum Golkar menjelaskan bahwa dana Golkar sepenuhnya dari kader partai yang berjumlah 24 juta jiwa. “Anggota Partai Golkar itu sekitar 24 juta, itulah yang menjadi sumber. Dana ini bisa berupa iuran, sumbangan berupa dukungan kepada partai,” tribunkaltim.co.id.

kader golkarKalo memang kebutuhan dana 3 milyar per bulan itu dibebankan kepada kader partai, apakah ini yang memicu kenapa Golkar menjadi urutan pertama Fraksi paling korup di DPR. “Jika kita ingin memberi penghargaan kepada fraksi di DPR yang paling korup, siapakah yang berhak mendapatkannya? Jawabannya adalah Golkar! Sementara FKB berhak menyandang predikat paling banyak berkonflik”, demikian yang tercantum di detik.com

Kenapa saya berpandangan demikian? karena setiap kader Golkar yang menjadi anggota DPR akan mengambil kembali dana yang telah keluarkan untuk kepentingan partai. Belum lagi biaya kampanye yang tentunya akan di bebani kepada caleg. Selain itu juga karena anggota DPR di potong gajinya oleh partai. surya.co.id

Selanjutnya terserah anda πŸ˜›